Indonesia dan Malaysia Luncurkan Pembayaran Berbasis Kode

Bank Indonesia dan Bank Negara Malaysia meluncurkan interkoneksi pembayaran antar negara menggunakan QR Code (quick response code).

BERITA GENCIL – VOA – Gubernur Bank Indonesia (BI) Perry Warjiyo mengatakan Indonesia berencana membuat interkoneksi pembayaran digital dengan negara-negara ASEAN. Salah satunya dengan meluncurkan interkoneksi pembayaran antar negara menggunakan QR Code (quick response code) dengan Malaysia pada Senin (8/5). Menurutnya, hal yang sama juga dilakukan oleh Indonesia dan Thailand.

“Hari ini Indonesia dan Malaysia insya Allah akan kita bangun Indonesia-Singapura, Indonesia-Filipina dan kita akan terus kembangkan bersama seluruh ASEAN,” kata Perry Warjiyo di Jakarta, Senin (8/5).

Interkoneksi pembayaran dengan QR Code ini melibatkan sejumlah lembaga keuangan, termasuk lembaga non-bank. Dengan cara ini, warga negara Indonesia dan Malaysia dapat bertransaksi di toko fisik atau on line. Perry mengatakan, layanan ini juga dapat mendorong pembayaran lintas batas yang lebih cepat, murah, dan transparan, terutama untuk usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM).

Perry mengatakan, tahun ini saja sudah ada 45 juta pengguna Indonesian Standard QR Code (QRIS), yang sebagian besar merupakan pelaku UMKM di pasar tradisional.

“Kita sudah konsolidasi industri pembayaran Indonesia. Apakah digital banking, apakah perusahaan jasa pembayaran dan apakah terintegrasi dengan konektivitas pasar e-commerce,” dia menambahkan.

Jokowi: Ekonomi Digital Menjadi Sumber Baru Pertumbuhan Ekonomi

Sementara itu, Presiden Joko Widodo mengatakan ekonomi dan keuangan digital di tanah air dapat dioptimalkan sebagai sumber pertumbuhan ekonomi baru. Dia beralasan pangsa pasar di Indonesia cukup besar, yakni sekitar 40 persen dari total transaksi ekonomi digital ASEAN.

“Kami berada di peringkat 6 negara dengan jumlah startup terbanyak di dunia. Kami memiliki lebih dari 2.400 rintisan dan penetrasi internet kita mencapai 76,8 persen,” jelas Jokowi secara daring, Senin (8/5).

Jokowi menambahkan, nilai ekonomi digital Indonesia diproyeksikan mencapai $130 miliar pada tahun 2025 dan akan terus tumbuh menjadi sekitar $315 miliar pada tahun 2030. Oleh karena itu, Jokowi meminta Indonesia terus berinovasi dalam sistem pembayaran berbasis digital tanpa melupakan keamanan dan perlindungan masyarakat. .

“Saya berharap QRIS antar negara dan kartu kredit pemerintah dapat mendorong peningkatan transaksi UMKM, baik melalui pembelian produk dalam negeri maupun perluasan akses ke pasar internasional,” imbuhnya.

Pengamat: Baru akan berdampak besar dalam jangka panjang

Peneliti Institute for Development of Economics and Finance (INDEF) Eka Puspitawati memandang penerbitan pembayaran interkoneksi lintas batas negara sebagai sesuatu yang positif. Hal ini dikarenakan sistem ini dapat mempermudah dan mempraktiskan transaksi perdagangan sehingga dapat mendorong masyarakat untuk berbelanja. Namun, Indonesia harus meningkatkan kunjungan wisatawan dari Malaysia jika ingin memanfaatkan sistem ini.

“Jika kita ingin mendapatkan lebih banyak manfaat dari QR Code di seluruh Malaysia, maka jumlah pelancong atau pendatang harus lebih banyak karena diharapkan banyak yang menggunakan layanan ini adalah turis,” jelas Eka kepada VOA, Senin (8/5). .

Kendati demikian, Eka mengatakan sistem ini tidak akan berdampak besar bagi perekonomian di Indonesia dalam jangka pendek. Dia beralasan jumlah wisatawan asal Malaysia yang berkunjung ke Indonesia tidak sebanyak Singapura. Data Kemenpar Desember 2022 menyebutkan ada 895,12 ribu kunjungan ke Indonesia. Diantaranya dari Singapura (20,15 persen) dan Malaysia (17,98 persen).

Selain itu, kata Eka, pembayaran dengan QR Code belum populer dan masih ada masalah keamanan dalam bertransaksi yang dapat menjadi batu sandungan bagi produk keuangan di Indonesia.

“Namun, dalam jangka panjang, ini bisa menjadi opening act de-dolarisasi di kawasan ASEAN. Jika interkoneksi ini berhasil, ASEAN dapat mulai mengurangi ketergantungan terhadap dolar AS,” tambahnya.

Eka juga meyakini langkah ini dapat membuka peluang adopsi mata uang tunggal di kawasan Asia Tenggara jika pembayaran digital lintas batas ini berhasil.